Hubungan Industrial
Teori dan Praktik Ketenagakerjaan di Indonesia
A5, 180++ Halaman
Bab 1: Pendahuluan
1.1 Pengertian Hubungan Industrial
1.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup
1.1.2 Sejarah dan Perkembangan
1.2 Pentingnya Hubungan Industrial dalam Organisasi
1.2.1 Manfaat bagi Karyawan
1.2.2 Manfaat bagi Pengusaha
1.2.3 Manfaat bagi Pemerintah
1.3 Teori-teori Hubungan Industrial
1.3.1 Teori Sistem
1.3.2 Teori Konflik
1.3.3 Teori Keseimbangan
1.4 Pendekatan dalam Hubungan Industrial
1.4.1 Pendekatan Legalistik
1.4.2 Pendekatan Sosiologis
1.4.3 Pendekatan Ekonomis
1.5 Tujuan dan Fungsi Hubungan Industrial
1.5.1 Tujuan Jangka Pendek
1.5.2 Tujuan Jangka Panjang
Bab 2: Dasar-dasar Hubungan Industrial
2.1 Prinsip-prinsip Hubungan Industrial
2.1.1 Kerjasama
2.1.2 Dialog Sosial
2.1.3 Kesetaraan
2.2 Komponen Utama Hubungan Industrial
2.2.1 Pengusaha
2.2.2 Pekerja
2.2.3 Pemerintah
2.3 Kerangka Kerja Hubungan Industrial
2.3.1 Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
2.3.2 Praktik di Tempat Kerja
2.3.3 Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan
2.4 Peran Pemerintah dalam Hubungan Industrial
2.4.1 Regulasi dan Pengawasan
2.4.2 Mediasi dan Penyelesaian Konflik
2.5 Sejarah dan Perkembangan Hubungan Industrial di Indonesia
2.5.1 Era Kolonial
2.5.2 Era Kemerdekaan
2.5.3 Era Globalisasi
Bab 3: Struktur Hubungan Industrial
3.1 Organisasi Serikat Pekerja
3.1.1 Pengertian dan Fungsi Serikat Pekerja
3.1.2 Jenis-jenis Serikat Pekerja
3.1.3 Struktur Organisasi Serikat Pekerja
3.2 Peran dan Tanggung Jawab Serikat Pekerja
3.2.1 Advokasi dan Perlindungan Hak Pekerja
3.2.2 Negosiasi dan Perjanjian Kerja Bersama
3.2.3 Pendidikan dan Pelatihan
3.3 Hubungan antara Serikat Pekerja dan Manajemen
3.3.1 Negosiasi Kolektif
3.3.2 Dialog dan Konsultasi
3.3.3 Penyelesaian Konflik
3.4 Organisasi Pengusaha
3.4.1 Pengertian dan Fungsi Organisasi Pengusaha
3.4.2 Struktur dan Peran Organisasi Pengusaha
3.5 Kolaborasi antara Serikat Pekerja dan Pengusaha
3.5.1 Model-model Kolaborasi
3.5.2 Tantangan dan Peluang
Bab 4: Proses Praktik Hubungan Industrial
4.1 Negosiasi dan Perjanjian Kerja Bersama
4.1.1 Pengertian dan Jenis Negosiasi
4.1.2 Proses Negosiasi
4.1.3 Isi Perjanjian Kerja Bersama
4.2 Implementasi Perjanjian Kerja Bersama
4.2.1 Tanggung Jawab Pihak Terlibat
4.2.2 Monitoring dan Evaluasi
4.3 Penyelesaian Konflik di Tempat Kerja
4.3.1 Jenis-jenis Konflik
4.3.2 Metode Penyelesaian Konflik
4.3.3 Mediasi dan Arbitrasi
4.4 Praktek-praktek Terbaik dalam Hubungan Industrial
4.4.1 Studi Kasus di Indonesia
4.4.2 Studi Kasus Internasional
4.5 Penilaian dan Evaluasi Hubungan Industrial
4.5.1 Indikator Keberhasilan
4.5.2 Metode Penilaian
Bab 5: Isu Biaya Kontrak Perburuhan
5.1 Komponen Biaya Kontrak Perburuhan
5.1.1 Upah dan Gaji
5.1.2 Tunjangan dan Fasilitas
5.1.3 Bonus dan Insentif
5.2 Penetapan Upah Minimum
5.2.1 Kebijakan Pemerintah
5.2.2 Faktor Penentu Upah Minimum
5.3 Biaya Pelatihan dan Pengembangan
5.3.1 Investasi dalam SDM
5.3.2 Efek Pelatihan terhadap Produktivitas
5.4 Penghargaan dan Insentif dalam Hubungan Industrial
5.4.1 Jenis Penghargaan dan Insentif
5.4.2 Dampak terhadap Motivasi dan Kinerja
5.5 Manajemen Biaya dalam Hubungan Industrial
5.5.1 Strategi Pengendalian Biaya
5.5.2 Efisiensi dan Efektivitas
Bab 6: Penyelesaian Konflik dalam Hubungan Industrial
6.1 Jenis-jenis Konflik di Tempat Kerja
6.1.1 Konflik Individu
6.1.2 Konflik Kolektif
6.2 Penyebab Konflik di Tempat Kerja
6.2.1 Perbedaan Kepentingan
6.2.2 Komunikasi yang Buruk
6.2.3 Kondisi Kerja yang Tidak Memadai
6.3 Strategi Penyelesaian Konflik
6.3.1 Negosiasi
6.3.2 Mediasi
6.3.3 Arbitrasi
6.4 Peran Mediator dalam Penyelesaian Konflik
6.4.1 Kualifikasi dan Kompetensi Mediator
6.4.2 Proses Mediasi
6.5 Studi Kasus Penyelesaian Konflik
6.5.1 Kasus di Indonesia
6.5.2 Kasus Internasional
Bab 7: Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
7.1 Kerangka Hukum Ketenagakerjaan
7.1.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan
7.1.2 Peraturan Pemerintah
7.1.3 Keputusan Menteri
7.2 Hak dan Kewajiban Pekerja
7.2.1 Hak Pekerja
7.2.2 Kewajiban Pekerja
7.3 Hak dan Kewajiban Pengusaha
7.3.1 Hak Pengusaha
7.3.2 Kewajiban Pengusaha
7.4 Proses Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
7.4.1 Pengadilan Hubungan Industrial
7.4.2 Prosedur Pengajuan Sengketa
7.5 Dampak Hukum Ketenagakerjaan terhadap Praktik Hubungan Industrial
7.5.1 Studi Kasus di Indonesia
7.5.2 Studi Kasus Internasional
Bab 8: Serikat Pekerja dan Peranannya
8.1 Sejarah dan Perkembangan Serikat Pekerja di Indonesia
8.1.1 Awal Mula Serikat Pekerja
8.1.2 Era Reformasi
8.1.3 Era Globalisasi
8.2 Fungsi dan Tujuan Serikat Pekerja
8.2.1 Perlindungan Hak Pekerja
8.2.2 Advokasi dan Lobi
8.2.3 Pendidikan dan Pelatihan
8.3 Struktur dan Organisasi Serikat Pekerja
8.3.1 Organisasi Internal
8.3.2 Hubungan dengan Federasi dan Konfederasi
8.4 Proses Pembentukan Serikat Pekerja
8.4.1 Syarat dan Prosedur
8.4.2 Tantangan dan Hambatan
8.5 Peran Serikat Pekerja dalam Hubungan Industrial
8.5.1 Negosiasi dan Perjanjian Kerja Bersama
8.5.2 Penyelesaian Konflik
8.5.3 Membangun Hubungan dengan Pengusaha
Bab 9: Organisasi Pengusaha dalam Hubungan Industrial
9.1 Sejarah dan Perkembangan Organisasi Pengusaha di Indonesia
9.1.1 Awal Mula Organisasi Pengusaha
9.1.2 Era Reformasi
9.1.3 Era Globalisasi
9.2 Fungsi dan Tujuan Organisasi Pengusaha
9.2.1 Perlindungan Kepentingan Pengusaha
9.2.2 Advokasi dan Lobi
9.2.3 Pendidikan dan Pelatihan
9.3 Struktur dan Organisasi Pengusaha
9.3.1 Organisasi Internal
9.3.2 Hubungan dengan Federasi dan Konfederasi
9.4 Proses Pembentukan Organisasi Pengusaha
9.4.1 Syarat dan Prosedur
9.4.2 Tantangan dan Hambatan
9.5 Peran Organisasi Pengusaha dalam Hubungan Industrial
9.5.1 Negosiasi dan Perjanjian Kerja Bersama
9.5.2 Penyelesaian Konflik
9.5.3 Membangun Hubungan dengan Serikat Pekerja
Bab 10: Praktik Hubungan Industrial di Indonesia
10.1 Studi Kasus Hubungan Industrial di Indonesia
10.1.1 Kasus di Sektor Manufaktur
10.1.2 Kasus di Sektor Jasa
10.1.3 Kasus di Sektor Pertanian
10.2 Tantangan dalam Praktik Hubungan Industrial di Indonesia
10.2.1 Hambatan Hukum dan Regulasi
10.2.2 Kendala Sosial dan Budaya
10.2.3 Tantangan Ekonomi
10.3 Praktik-praktik Terbaik dalam Hubungan Industrial di Indonesia
10.3.1 Model Kerjasama yang Efektif
10.3.2 Program Pelatihan dan Pengembangan
10.3.3 Penyelesaian Konflik yang Sukses
10.4 Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Praktik Hubungan Industrial
10.4.1 Regulasi dan Kebijakan
10.4.2 Program Dukungan
10.5 Masa Depan Hubungan Industrial di Indonesia
10.5.1 Tren dan Prediksi
10.5.2 Tantangan dan Peluang
Bab 11: Studi Kasus Internasional dalam Hubungan Industrial
11.1 Studi Kasus di Negara-Negara Maju
11.1.1 Amerika Serikat
11.1.2 Jerman
11.1.3 Jepang
11.2 Studi Kasus di Negara-Negara Berkembang
11.2.1 India
11.2.2 Brasil
11.2.3 Afrika Selatan
11.3 Perbandingan Praktik Hubungan Industrial Internasional
11.3.1 Persamaan dan Perbedaan
11.3.2 Pelajaran yang Dapat Diambil
11.4 Pengaruh Globalisasi terhadap Hubungan Industrial
11.4.1 Dampak Ekonomi Global
11.4.2 Mobilitas Tenaga Kerja
11.4.3 Pengaruh Teknologi
11.5 Implementasi Praktik Internasional di Indonesia
11.5.1 Adaptasi dan Modifikasi
11.5.2 Studi Kasus Implementasi Sukses
Bab 12: Kesimpulan dan Rekomendasi
12.1 Ringkasan Pembahasan
12.1.1 Poin-poin Penting dari Setiap Bab
12.2 Rekomendasi untuk Praktisi Hubungan Industrial
12.2.1 Untuk Pengusaha
12.2.2 Untuk Pekerja
12.2.3 Untuk Pemerintah
12.3 Rekomendasi untuk Peneliti dan Akademisi
12.3.1 Topik Penelitian Lanjutan
12.3.2 Kerjasama dengan Industri
12.4 Masa Depan Hubungan Industrial di Indonesia
12.4.1 Tantangan yang Akan Datang
12.4.2 Peluang untuk Perbaikan
12.5 Penutup
